Puan Maharani: Penulisan Ulang Sejarah Harus Adil dan Menyeluruh

JAKARTA – Ketua DPR RI, Puan Maharani, mengamati proyek penulisan ulang sejarah yang tidak menggunakan istilah ‘Orde Lama’. Dia menekankan pentingnya agar proyek tersebut dilaksanakan tanpa menyakiti pihak mana pun dan tetap menjaga integritas sejarah Indonesia.

“Apa pun istilah dan kejadian yang digunakan, jangan sampai ada pihak yang tersakiti atau bagian sejarah yang dihilangkan, karena sejarah harus tetap dipertahankan,” ujar Puan saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (27/5/2025).

Ketua DPP PDI Perjuangan ini juga mengingatkan bahwa proyek penulisan ulang sejarah harus direncanakan dengan teliti dan penuh kehati-hatian. Dia meminta agar proyek ini tidak dilakukan dengan tergesa-gesa dan tidak menghapus bagian sejarah yang sudah ada.

“Proyek ini harus dikerjakan dengan hati-hati dan transparan, tidak terburu-buru, dan tidak boleh menghapus sejarah yang sudah ada. Walaupun pahit, sejarah harus disampaikan dengan transparan,” jelas Puan.

Baca Juga: Fadli Zon Menyebut 113 Sejarawan Terlibat dalam Penulisan Ulang Sejarah Nasional

Puan juga mengingatkan pentingnya untuk tidak melupakan sejarah. “Jangan sekali-sekali melupakan sejarah. Jika memang ingin diperbaiki, silakan, namun sejarah, baik itu pahit atau manis, jika diulang harus dilakukan dengan sebaik-baiknya,” tambahnya.

Sebelumnya, Menteri Kebudayaan, Fadli Zon, menjelaskan alasan tidak digunakannya istilah Orde Lama dalam penulisan ulang sejarah. Dia menyatakan bahwa konsep ini disusun berdasarkan masukan dari sejarawan.