Pengesahan RUU Haji dan Umrah Ditunda, DPR Menunggu Daftar Inventarisasi Masalah dari Pemerintah

Komisi VIII DPR RI telah menyatakan bahwa perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah tidak dapat diselesaikan dalam waktu dekat. DPR masih menunggu Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) dari pihak pemerintah sebelum proses pengesahan dapat dilanjutkan. Hal ini menandakan bahwa meskipun ada urgensi untuk memperbarui regulasi tersebut, langkah-langkah lebih lanjut masih harus menunggu kesiapan dari pihak terkait agar prosesnya dapat berjalan lancar.