Sahroni Tekankan Pentingnya Pemberantasan Premanisme dalam Dunia Usaha

JAKARTA – Wakil Ketua Komisi III DPR, Ahmad Sahroni, menegaskan perlunya pemberantasan terhadap aksi premanisme dalam dunia usaha. Aksi premanisme ini dapat dilakukan oleh pihak luar maupun dari dalam kalangan pengusaha itu sendiri.

“Presiden Prabowo sudah dengan jelas meminta agar premanisme dalam dunia usaha diberantas. Jadi, jika ada bisnis yang didatangi atau diperas, di mana pun itu, harus diambil tindakan,” ujar Sahroni dalam pernyataannya, Rabu (14/5/2025).

“Apakah itu berupa jatah parkir, proyek tanpa proses tender, jatah pengamanan, atau bentuk lainnya. Harus ada tindakan tegas untuk memberantasnya karena saya yakin Pak Prabowo juga tidak menyukai hal-hal seperti ini,” lanjutnya.

Baca juga: Tumpas: Premanisme Tak Laku jika Penegakan Hukum Berjalan Baik

Hal ini disampaikan Sahroni sebagai respons terhadap viralnya video yang menunjukkan oknum anggota Kadin Cilegon meminta proyek senilai Rp5 triliun tanpa melalui tender kepada PT Chandra Asri Alkali (CAA).

Dalam video tersebut, terlihat sekelompok orang dengan seragam Kadin Cilegon dan beberapa ormas di Kota Cilegon mengintimidasi perwakilan dari perusahaan kontraktor asal Tiongkok tersebut.

Kapolres Cilegon menyatakan bahwa pihaknya telah melakukan mediasi dengan mempertemukan kedua belah pihak. Sahroni yakin bahwa tindakan tersebut dilakukan oleh oknum, tanpa instruksi resmi dari Kadin.

“Saya tidak percaya bahwa budaya dan kebijakan Kadin seperti itu. Karena saya sendiri juga anggota Kadin, dan tidak pernah ada cerita Kadin mengizinkan tindakan semacam ini,” kata Sahroni.

“Justru hal seperti ini sangat dilarang oleh Ketua Umum Kadin, Pak Anin. Jadi, ini jelas bukan kebijakan Kadin, ini adalah tindakan premanisme. Hal semacam ini harus segera diatasi oleh Satgas Anti Premanisme, dan semua oknum yang terlibat harus diusut tuntas,” tutupnya.